Halo, Teman Eksam!
Tahun 2025 membawa perubahan besar dalam sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Hasil TKA dijadwalkan menjadi bagian dari proses seleksi, tak hanya sebagai alat ukur kemampuan akademik, tetapi juga sebagai “validator” nilai rapor SNBP. Namun belum lama ini, Komisi X DPR mengusulkan agar hasil TKA tidak dipakai sebagai validator nilai rapor. Alasannya: banyak aspek teknis dan prosedural dari pelaksanaan TKA yang masih dirasa bermasalah.
Mengapa DPR Menolak Hasil TKA 2025 Jadi Validator Rapor?
Pelaksanaan TKA 2025 Menyisakan Banyak Kritik
Anggota Komisi X, Abdul Fikri Faqih, mengungkap sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan TKA yang baru berlangsung November 2025:
- Di beberapa lokasi ujian, terjadi ketidaksinkronan antara jadwal siswa dan sistem server yang menyebabkan durasi ujian dan billing waktu berjalan tidak sesuai, sehingga sebagian siswa merasa dirugikan.
- Banyak siswa mengaku kebingungan karena sulit membedakan antara sesi simulasi/gladi bersih dan ujian sebenarnya, membuat persiapan menjadi kurang jelas.
- Kisi-kisi soal TKA yang dibagikan sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan soal riil saat ujian. Dan soal-soal pada TKA disebut cukup sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang diberikan. Durasi 45 menit untuk 25 soal, alias rata-rata 1,8 menit per soal, dianggap memberatkan bahkan bagi siswa pintar.
Karena itu, Abdul Fikri Faqih menilai bahwa menggunakan hasil TKA sebagai validator rapor dalam SNBP bisa menjadi tidak adil dan berisiko menyulitkan banyak siswa, terutama mereka yang mungkin terdampak kendala teknis, bukan karena rendah kompetensi.
Ketidakpastian Status TKA & Ketidakwajiban Menyebabkan Kecemasan
Sebelumnya, pelaksanaan TKA tidak digambarkan sebagai sesuatu yang mutlak, tetapi dengan keputusan menjadikannya syarat SNBP, banyak siswa dan sekolah merasa tertekan. Sebagian besar sekolah belum mempersiapkan siswa secara optimal untuk jenis ujian ini, sehingga keberatan muncul.
DPR berargumen: jika TKA diubah menjadi validator rapor, maka pelaksanaan dan sistemnya harus sangat matang, adil, dan konsisten. Tetapi dengan sejumlah masalah teknis dan persiapan yang belum merata, penggunaan TKA untuk tujuan tersebut dianggap prematur.
Potensi Ketidakadilan & Kesenjangan Pendidikan
TKA memang dirancang agar “setara”, semua peserta mengerjakan soal yang sama dengan sistem komputer, untuk mencegah disparitas kualitas sekolah.
Namun, dalam praktiknya siswa dari sekolah atau daerah dengan infrastruktur terbatas (komputer, koneksi internet) bisa dirugikan. Perbedaan persiapan, misalnya akses bimbingan belajar, tutor, lingkungan belajar. Hal ini bisa menyebabkan kesenjangan hasil, terutama jika TKA dijadikan penentu utama untuk SNBP.
Karena itu, DPR mempertanyakan apakah TKA harus memainkan peran besar sebagai validator rapor sebelum sistem asesmen benar-benar teruji dan merata.
Argumen Pendukung Tentang Manfaat dari TKA
Meski demikian, tidak semua anggota DPR atau pemangku kebijakan menolak TKA. Beberapa melihat TKA sebagai instrumen yang bisa memperkuat standar seleksi nasional, karena:
- Nilai rapor antar sekolah sering tidak setara: ada perbedaan kurikulum, pendalaman materi, bahkan kemungkinan inflasi nilai. TKA dapat membantu menyetarakan penilaian.
- Asesmen berbasis kompetensi bisa memetakan kemampuan siswa secara nasional, membantu PTN memilih calon mahasiswa dengan kemampuan akademik yang relatif lebih adil.
- Untuk siswa di sekolah dengan nilai rapor tinggi karena faktor non-kompetensi (misalnya sikap, kebiasaan guru memberi nilai), TKA bisa menjadi tolok ukur kemampuan yang lebih objektif.
Karena itu, beberapa pihak mengusulkan agar TKA tetap digunakan, tapi tidak sebagai validator tunggal atau penentu utama nilai rapor/SNBP, melainkan sebagai pelengkap asesmen.
Apa Arti dari Usulan DPR Ini?
Jika usulan DPR diterima, maka seleksi SNBP bisa kembali fokus pada rapor & prestasi sekolah tanpa tekanan ujian nasional tambahan. Jika tetap dipakai, siswa dan sekolah perlu siap benar: materi harus selesai, fasilitas memadai, dan persiapan ujian harus serius agar tidak terjebak ketidakadilan.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem seleksi masih dalam tahap dinamis. Sebagai calon mahasiswa, penting untuk tetap update kebijakan, persiapan akademik, serta paham bahwa ada bagian yang bisa diperjuangkan untuk keadilan.
BACA JUGA: TKA 2025 Disorot, Banyak yang Tolak sebagai Validator Nilai SNBP
FAQ Seputar Hasil TKA 2025
1. Apa itu TKA dan kenapa dipakai untuk SNBP?
TKA (Tes Kemampuan Akademik) adalah asesmen nasional yang mengukur kemampuan akademik siswa secara standar melalui komputer. Hasilnya dipakai sebagai validator nilai rapor agar nilai rapor yang sangat bervariasi antar sekolah bisa diperiksa kesesuaiannya.
2. Kenapa DPR menolak penggunaan hasil TKA sebagai validator rapor?
Karena pelaksanaan TKA 2025 dianggap belum sempurna. Banyak masalah teknis (server, waktu, simulasi vs riil), ketidaksinkronan materi ujian, dan risiko ketidakadilan bagi siswa dari sekolah/daerah kurang fasilitas.
3. Kalau tidak dijadikan validator, bisa apa saja dampaknya?
Berarti SNBP akan mengandalkan rapor dan prestasi sekolah saja, lebih mengutamakan kumulatif belajar daripada ujian sekali waktu. Tapi hal ini juga berarti perlu evaluasi kualitas rapor dan transparansi penilaian di sekolah.
4. Apakah TKA sekarang dipakai penuh untuk SNBP?
Belum dirampungkan secara final, bobot dan aturan TKA dalam SNBP direncanakan diumumkan oleh panitia SNPMB Desember 2025.
5. Apa yang bisa siswa lakukan agar tidak dirugikan?
Sebaiknya tetap belajar konsisten, persiapkan materi ujian dan rapor dengan baik, serta ikut perkembangan kebijakan karena sistem bisa berubah sewaktu-waktu.
Mari Terus Berusaha untuk Membangun Pendidikan yang Lebih Baik Lagi!
Teman Eksam, wacana agar hasil TKA 2025 tidak dijadikan validator nilai rapor SNBP menunjukkan bahwa sistem seleksi masuk PTN di Indonesia masih dalam masa transisi dan banyak diperdebatkan. Kritik dari DPR muncul bukan semata menolak inovasi, tapi mendorong keadilan, kelayakan, dan pemerataan.
Sebagai calon mahasiswa dan generasi muda, penting bagi kita untuk terus ikut mengawasi kebijakan pendidikan, agar setiap perubahan tetap berpihak ke keadilan dan kesempatan sama bagi semua.
Yuk, temukan lebih banyak panduan praktis untuk belajar, bekerja, dan berkembang bareng Eksam – Teman Belajar Kamu!