Halo, Teman Eksam!
Isu kesejahteraan guru kembali mencuat di Indonesia setelah perbandingan antara gaji guru honorer dan sopir Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi viral di media sosial.
Perbandingan ini memicu diskusi tajam tentang ketimpangan upah, peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, dan usulan pembentukan badan khusus yang menangani kesejahteraan guru secara lebih serius. Yuk, kita bahas!
Perbandingan Gaji Guru Honorer vs Sopir MBG
Salah satu alasan utama berhembusnya isu ini adalah pernyataan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahwa gaji guru honorer di beberapa daerah justru lebih rendah daripada penghasilan sopir MBG.
Menurut penjelasan JPPI:
- Sopir MBG menerima sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari sebagai upah harian. Jika dihitung selama bulan kerja, pendapatan dapat mencapai lebih dari Rp3 juta per bulan.
- Sebaliknya, banyak guru honorer di daerah mendapatkan gaji sangat rendah, termasuk kondisi yang disebutkan hanya sekitar Rp300.000 per bulan bahkan di kota besar seperti Jakarta.
Perbandingan ini menimbulkan kecaman karena peran guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia dinilai jauh lebih kompleks dan berat dibandingkan pekerjaan sopir harian, namun kesejahteraannya jauh tertinggal.
Pengamat Pendidikan: Perlu Badan Khusus untuk Kesejahteraan Guru
Untuk mengatasi ketimpangan ini, pengamat pendidikan Billy Mambrasar menyampaikan usulan agar pemerintah membentuk badan nasional atau kementerian khusus yang fokus pada kesejahteraan guru, termasuk pengaturan gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.
Billy menyatakan bahwa selama ini kementerian terkait belum memberikan solusi menyeluruh karena anggaran pendidikan sering kali ditransfer ke daerah, namun tidak secara spesifik diarahkan pada kesejahteraan tenaga pendidik.
Menurutnya, pengelolaan secara terpusat dapat membantu mengurangi ketimpangan gaji antardaerah dan memastikan guru honorer mendapatkan hak yang lebih layak sebagai tenaga pendidik.
Cerita Guru Honorer yang Jadi Sorotan Publik
Isu ini makin viral setelah beberapa video dan curahan hati guru honorer tersebar di media sosial. Seorang guru honorer mengekspresikan keprihatinan karena gajinya lebih rendah dibanding sopir MBG, meskipun tanggung jawabnya begitu besar dalam mencerdaskan anak bangsa.
Narasi semacam ini menjadi refleksi bahwa masyarakat semakin sadar soal kebutuhan memberikan penghargaan yang lebih adil bagi profesi pendidik yang telah lama dipandang sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”.
Kondisi Gaji Guru Honorer di Indonesia
Secara umum, gaji guru di Indonesia sangat bervariasi tergantung status, daerah, dan kebijakan lembaga pendidikan. Berdasarkan data yang pernah dilaporkan:
- Guru ASN (PNS atau PPPK) menerima gaji yang relatif lebih baik dan stabil, sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
- Guru honorer sering kali menerima honorarium yang sangat rendah dan bergantung pada kebijakan sekolah atau dana BOS. Honorarium ini dapat jauh lebih rendah dibanding standar upah minimum regional (UMR).
Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa ada dua dunia gaji guru di Indonesia: yang mendapatkan kesejahteraan relatif layak karena ASN, dan yang berjuang keras hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar.
Kenapa Ketimpangan Ini Terjadi?
Beberapa faktor memengaruhi ketimpangan gaji guru honorer, antara lain:
1. Sistem Penggajian yang Tidak Terpusat
Anggaran pendidikan sering kali dialokasikan ke pemerintah daerah, namun tidak ada kontrol langsung bagaimana bagian yang diperuntukkan untuk guru honorer dikelola. Hal ini menyebabkan banyak sekolah kekurangan dana untuk honorarium.
2. Keterbatasan Anggaran di Daerah
Beberapa daerah mengalami keterbatasan anggaran sehingga tidak mampu memberikan honor yang layak bagi guru honorer. Sementara program lain seperti MBG memiliki anggaran yang lebih jelas.
3. Prioritas Pemerintah
Meski pemerintah memastikan anggaran pendidikan besar, distribusinya tidak selalu tepat sasaran untuk kesejahteraan guru. Ini menjadi kritik yang terus berkembang di masyarakat pendidikan.
Usulan dan Solusi yang Layak Dipertimbangkan
Para pengamat dan aktivis pendidikan mengusulkan beberapa langkah konkret berikut:
1. Membentuk Badan Kesejahteraan Guru
Menciptakan lembaga atau badan khusus untuk menangani perihal gaji, tunjangan, dan hak sosial guru secara sistematis, tidak terikat pada kebijakan daerah semata.
2. Standarisasi Gaji Minimal Guru Honorer
Menyusun kebijakan yang menetapkan upah minimum nasional atau regional bagi guru honorer agar tidak ada lagi guru yang menerima honorarium jauh di bawah standar layak.
3. Pertimbangkan Insentif Pendidikan
Selain gaji pokok, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat membuat insentif khusus yang mendorong guru honorer mendapatkan penghargaan finansial layak atas kontribusi mereka dalam pendidikan.
BACA JUGA: Geger di Medsos! Gaji PPPK Paruh Waktu Cuma Setara 10 Kg Beras
FAQ Seputar Kritik Mengenai Gaji Guru
1. Apa maksud pernyataan bahwa gaji guru kalah dari sopir MBG?
Artinya, dalam beberapa kasus honor yang diterima guru honorer bisa lebih rendah daripada bayaran sopir MBG yang bekerja sehari, sehingga pendapatan bulanan sopir MBG bisa lebih tinggi.
2. Siapa yang mengemukakan kritik ini?
Kritik ini disampaikan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan diperkuat pernyataan pemerhati pendidikan yang hadir dalam rapat di DPR RI.
3. Mengapa guru honorer menerima gaji rendah?
Honorarium guru honorer sering bergantung pada kebijakan sekolah dan dana lokal, sementara anggaran pendidikan tidak selalu diarahkan langsung kepada kesejahteraan guru.
4. Apa solusi yang diusulkan para pengamat?
Pengamat meminta pemerintah membentuk badan atau lembaga khusus yang menangani kesejahteraan guru.
5. Apakah semua daerah punya isu yang sama?
Tidak selalu. Tetapi banyak daerah yang masih mengalami permasalahan serupa, terutama terkait gaji guru honorer yang rendah dibanding standar kehidupan minimum.
Masa Depan Pendidikan Indonesia Bergantung Pada Para Pendidiknya
Isu ini mengingatkan kita bahwa kesejahteraan guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Tidak hanya soal angka, tetapi juga soal penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Usulan untuk membentuk badan kesejahteraan guru mencerminkan kebutuhan akan pendekatan baru yang lebih terstruktur dan adil. Karena masa depan pendidikan Indonesia sangat bergantung pada kesejahteraan para pendidiknya.
Yuk, temukan lebih banyak panduan praktis untuk belajar, bekerja, dan berkembang bareng Eksam – Teman Belajar Kamu!